Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencemaran
lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo dan mengidentifikasi
kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan tersebut. Lingkungan
hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap manusia dan sangat penting bagi
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pencemaran lingkungan
yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan
perhatian serius dan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan masyarakat Sukoharjo yang terdampak pencemaran dan Lembaga Bantuan Hukum
Semarang. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi
kepustakaan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan
perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan, penerapan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap korban masih belum efektif. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya respons dan tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, serta kurangnya komitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Akibatnya, pencemaran lingkungan oleh PT RUM terus berlanjut, menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat sekitar dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap upaya perlindungan hukum yang ada.
