Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan in absentia dan kesesuaian pelaksanaan persidangan in
absentia pada putusan Nomor 19-K/PM.II-11/AD/V/2021 dalam tindak pidana desersi
dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang
digunakan adalah normatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertimbangan hakim didasarkan pada ketiadaan terdakwa yang tidak dapat
dihadirkan dalam persidangan, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama
proses pemeriksaan. Selain itu, pelaksanaan persidangan in absentia
dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Peradilan Militer. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun terdakwa tidak
hadir, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kasus tindak pidana desersi
telah sesuai dengan KUHPM dan proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pencegahan
untuk mengurangi kemungkinan sidang in absentia di masa mendatang.
