Pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta menjadi Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur merupakan agenda besar Presiden Joko Widodo periode kedua masa kepemimpinannya. Pemindahan ini adalah solusi untuk mengatasi persoalan multidimensi ibu kota lama: ketimpangan pembangunan, masalah sosial dan ekonomi, degradasi lingkungan, hingga mewujudkan ibukota yang kondusif dan akomodatif. Namun, pada realitanya konsepsi ini justru menuai protes dan kontroversi dari masyarakat, sebab agenda pemindahan ini dinilai akan lebih memfasilitasi kepentingan ekonomi bagi para elite itu sendiri, bukan demi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis terkait pembangunan IKN dalam konteks ekonomi-politik, inkonsistensi yang terjadi dalam diskursus Presiden Joko Widodo terkait IKN, serta proses pembangunan yang dilakukan dalam konteks relasi elite dan massa. Data dikumpulkan secara kualitatif melalui studi pustaka, dikaji dengan teori kapitalisme negara Friedrich Pollock. Hasil dari penelitian ini: (1) pembangunan IKN mencerminkan gejala kapitalisme negara, dimana proyek IKN dianggap sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat kontrol dan memperluas kekuasaan, serta mempertahankan hegemoni mereka, (2) Proyek IKN menunjukkan sebenarnya terjadi kondisi inkonsistensi, sebab slogan berulang tentang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial tidak benar-benar diterapkan, dan (3) Relasi antara elite dan massa dalam pembangunan IKN pada kenyataannya menunjukkan terjadinya subordinasi massa oleh elite.
