Penelitian
ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan: 1) Strategi
penguatan kewarganegaraan ekologis oleh NGO dalam Skema Hutan Kemasyarakatan
Seberang Bersatu untuk merehabilitasi hutan dan lahan bekas tambang timah di
Desa Juru Seberang Kabupaten Belitung; 2) Faktor yang
mempengaruhi dalam pencapaian strategi penguatan kewargangeraan ekologis oleh NGO
dalam Skema Hutan Kemasyarakatan Seberang Bersatu untuk merehabilitasi hutan
dan lahan bekas tambang timah di Desa Juru Seberang Kabupaten Belitung;
Penelitian
ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa dan dokumen. Teknik
pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan studi dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis data
dilakukan dengan analisis data model Miles and Huberman yaitu: 1) Pengumpulan
Data; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data; dan 4) Penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa: 1. Strategi penguatan Kewarganegaraan Ekologis yang dilakukan oleh NGO dalam Skema Hutan
Kemasyarakatan “Seberang Bersatu” untuk merehabilitasi hutan dan lahan bekas tambang timah di Desa
Juru Seberang Kabupaten Belitung, yaitu: 1) Melakukan sosialisasi bersama masyarakat 2) Pembentukan
Belitung Mangrove Park (BMP) 3)
Penanaman tumbuhan 4) Sylvofishery 5) Edukasi dan sekolah alam. 2.
Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian strategi yaitu faktor alam dan
partisipasi masyarakat yang kurang stabil. Faktor pendukung diantaranya yaitu
terjalinnya komunikasi yang baik antara kelompok Hutan Kemasyarakatan Seberang
Bersatu dengan berbagai pihak terkait, bantuan dari masyarakat Desa dan luar
Desa baik berupa dana, tenaga, ataupun alat untuk bekerja dalam pelaksanaan
program tersebut, serta dukungan pihak-pihak terkait seperti Yayasan Terumbu
Karang Indonesia, ICCTF, Pemerintah Daerah, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas
Pariwisata serta elemen masyarakat lainnya seperti Gapabel dan akademisi.
