Dwi Edi Wibowo T311808003, Model Pengaturan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Keadilan
Ekologis Di Desa Sekitar Kawasan Candi Borobudur.
Industri pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui
penerimaan devisa, pendapatan daerah, pembangunan daerah, penyerapan modal, pengembangan
tenaga kerja, dan pertumbuhan dunia usaha. Pariwisata juga berperan sinergis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, sektoral, dan nasional. Namun, terdapat konflik kepentingan
dalam pengelolaan pariwisata dan desa wisata di seluruh Indonesia, biasanya disebabkan oleh
manajemen atau pengelolaan lokasi wisata yang tidak dapat memenuhi semua kepentingan dan
peraturan kebijakan yang seringkali bertumpang tindih.
Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan
pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola desa wisata berbasis keadilan ekologis di desa
sekitar kawasan Candi Borobudur, yang kedua mengkaji dan menganalisa model pengaturan
pengelolaan desa wisata berbasis keadilan ekologis di desa sekitar kawasan Candi Borobudur
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang fokus pada
praktek di lapangan. Data Primer , diambil dari sumber asli yaitu dinas terkait dan desa yang
dijadikan obyek penelitian, Data Sekunder, diambil dari sumber yang telah ada Sumber data terdiri
dari bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan , bahan
hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku , jurnal
penelitian , dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data, digunakan studi pustaka dan wawancara.
Sedangkan untuk analisis data, menggunakan metode campuran.
Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan pemerintah desa di sekitar kawasan Candi
Borobudur dalam mengelola dan mengatur desa wisata adalah dengan melakukan penyusunan
rencana pembangunan desa wisata, pemberian ijin usaha desa wisata, pengaturan kegiatan
pariwisata, pengembangan SDM, kerjasama dengan pihak terkait. Model pengelolaan desa wisata
dengan fokus pada keadilan ekologis: partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkunngan,
pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan dan kesadaran lingkungan.
Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
lokal dalam pengelolaan desa wisata. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pelatihan keterampilan,
akses modal, dan pembangunan kapasitas lainnya. Desa wisata berbasis keadilan ekologis harus
memastikan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada seluruh
anggota masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan marginal. Penelitian ini membantu
mengidentifikasi praktik berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan di desa wisata dan cara
mengelola dampak negatif dari pariwisata. Desa wisata berbasis keadilan ekologis juga harus
mempromosikan dan melindungi warisan budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini membantu
melibatkan masyarakat dalam melestarikan dan mempromosikan aspek-aspek ini dari identitas desa
wisata. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengembangkan indikator kinerja untuk mengukur
dampak keadilan ekologis dalam pengelolaan desa wisata, sehingga memungkinkan evaluasi berkala
untuk perbaikan berkelanjutan.
