Didin Muklishon. K4417025. MANIPOLISASI
PERS DI JAWA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN. Skripsi, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2024.
Tujuan
dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang manipolisasi pers di
Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin. (2) Penerapan
manipolisasi pers di Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin. (3) Dampak penerapan manipolisasi bagi kehidupan pers di
Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin.
Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah historis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai
surat kabar yang beredar di Jawa tahun 1959-1965, dan literatur kepustakaan,
baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis historis dengan pendekatan politik melalui kegiatan kritik intern dan
ekstern yang bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber.
Berdasarkan
hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Dengan adanya pers yang agresif,
kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah menjadi berkurang.
Pemerintah, bahkan militer, mudah tersindir dengan berita-berita seperti
korupsi dan penyelundupan, yang dimuat oleh pers. Hasilnya, beberapa surat
kabar dibredel karena dianggap mengganggu keamanan umum. Dimulai dari Peperda
Jakarta Raya ketika membuat peraturan izin terbit bagi penerbit pers di wilayahnya, yang kemudian
disusul pemerintah pusat mengeluarkan Peperti No. 10 tahun 1960. (2) Pers yang awalnya
mengharapkan kebebasan berpendapat dari lahirnya Demokrasi Terpimpin, tetapi
ternyata lebih mengekang dari peraturan sebelumnya. Sulit bagi surat kabar untuk
menyuarakan pendapat, terutama yang frontal terhadap kebijakan negara dan tidak
sejalan dengan poros politik saat itu, Nasionalis Agamis Komunis. Hal ini
menjadikan pers hanya mempunyai dua pilihan, bergabung atau berhenti dari
persuratkabaran. (3) Salah satu dampak dari Manipolisasi Pers ini adalah bahwa
surat kabar harus meminta perizinan kepada militer setempat untuk mendapatkan
Surat Izin Terbit (SIT). Surat kabar yang tidak setuju akan dihukum oleh
pemerintah atau diberhentikan dari pers Indonesia. Pers juga harus menyebarkan
indoktrinasi tentang Manipol/USDEK sebagai garis besar haluan negara dan konsep
politik Nasakom. Akibatnya, banyak halaman surat kabar mereka berisi berita
tentang Manipol/USDEK atau Nasakom. Konfrontasi Malaysia juga menjadi tajuk
utama berita di Indonesia sejak tahun 1963.
