Zuhrah, 2024, Rekonstruksi Perlindungan Hak Ahli Waris Pengganti
Dalam Kompilasi Hukum Islam Yang Berkeadilan Pancasila. Promotor: Prof. Dr. I
Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Co Promotor: Burhanudin Harahap,
S.H., M.H., M. Si., Ph. D. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi perlindungan hak ahli
waris pengganti berdasarkan keadilan Pancasila. Penelitian ini mengidentifikasi
ketimpangan dan kekurangan dalam perlindungan hak ahli waris pengganti menurut
KHI, serta mengusulkan rekonstruksi yang diharapkan dapat memuat nilai-nilai
kesetaraan/persamaan hak dalam keadilan Pancasila. Melalui pendekatan perundang-undangan,
pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, studi ini
berupaya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak ahli waris
pengganti dengan memadukan prinsip keadilan universal Pancasila dalam kerangka
hukum Islam di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi kontribusi penting
dalam reformasi hukum waris Islam yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan
hukum masyarakat dan dituangkan dalam hukum positif yang diakui sebagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang mengkaji dan
menganalisis data sekunder maupun bahan hukum dengan cara literature review atau studi pustaka. Dengan menggunakan berbagai
pendekatan dan teori sebagai pisau analisis, penulis memetakan gap antara das
sollen dan das sein terkait ahli waris pengganti. Di samping itu,
penelitian ini mengambil sampel 4 (empat) negara Muslim (Maroko, Yordania,
Malaysia dan Arab Saudi) sebagai pembanding yang juga mengatur tentang ahli
waris pengganti. Meskipun negara pembanding tersebut berbeda mazhab, tetapi
pengaturan terkait ahliwaris pengganti memiliki kesamaan dalam penentuan siapa
yang menjadi ahli waris pengganti, kecuali Arab Saudi. Sedangkan Indonesia dan
Malaysia yang menganut mazhab yang sama (Syafii) berbeda pandangan terkait ahli
waris pengganti.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa pengaturan terkait ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum
Islam masih menyisakan ruang ketidakadilan bagi ahli waris pengganti yang
berhak. Merujuk pada ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila sila pertama, kedua dan
kelima bahwa Kompilasi Hukum Islam menyisakan ketimpangan keadilan bagi ahli
waris pengganti yang berhak. Ketidakadilan tersebut tidak hanya dilihat dari
sisi keturunan (dzurriyyah) dari pewaris, tetapi juga persoalan gender
yang masih mendiskriminasi perempuan untuk tidak berhak mendapat bagiannya. Sehingga
rekonstruksi yang dihasilkan adalah anak (derajat cucu) akan menggantikan
posisi orangtuanya (ayah atau ibu) sebagai ahli waris pengganti secara mutlak
dengan bagian yang sama besar sebagaimana yang akan didapat oleh orangtuanya.
