Abstrak


Perbedaan Pemikiran Tokoh Masyumi dengan PNI dalam Surat Kabar Abadi dan Suluh Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal


Oleh :
Muhammad Faris Faisal Hakim - K4416034 - Fak. KIP

ABSTRAK

 

Muhammad Faris Faisal Hakim. K4416034. Pembimbing I: Isawati, S.Pd, MA.  Pembimbing II: Drs. Tri Yunianto, M.Hum. PERBEDAAN PEMIKIRAN TOKOH  MASYUMI DENGAN PNI DALAM SURAT KABAR ABADI DAN SULUH INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2023.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) mendiskripsikan latar belakang adanya perbedaan pemikiran tokoh Masyumi dan PNI dalam surat kabar Abadi dan Suluh Indonesia pada masa demokrasi liberal, dan (2) menjelaskan perbedaan pemikiran antara tokoh Masyumi dan PNI dalam surat kabar Abadi dan Suluh Indonesia masa demokrasi liberal.

Penelitian ini merupakan penelitian Sejarah. Sumber data primer berupa surat kabar Abadi dan Suluh Indonesia. Sumber sekunder berupa berbagai buku sebagai sumber kepustakaan. Sumber-sumber ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Sumber yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis sejarah. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber, interprestasi, dan histeriografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) latar belakang munculnya perbedaan pemikiran tokoh Masyumi dan PNI disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan keluarga para tokoh Masyumi dan PNI dan adanya perbedaan pandangan dalam  membangun rasa naisonalisme bangsa. (2) Menurut Surat Kabar Abadi, garis besarnya bahwa tokoh Masyumi lebih bersikap tidak anti Barat dalam masalah politik pada masa demokrasi liberal.  Contohnya, pernyataan Perdana Menteri Sukiman yang tidak anti barat dengan menyetujui Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo menandatangani kesepakatan Mutual Security Act (MSA).  Hal ini didukung dengan surat kabar yang bertajuk “Pimpinan partai Masyumi tidak dapat mempertanggungjawabkan penandatanganan perjanjian MSA yang telah terjadi, tetapi, bukan berarti Masyumi akan menarik menteri-menterinya dari kabinet karena menteri bertangung jawab kepada parlemen, bukan kepada partai. Sementara itu, Surat kabar Suluh Indonesia banyak menggambarkan bagaimana ide politik PNI.  PNI merupakan partai yang anti Barat dan progresif di mana PNI senantiasa ingin memperbarui diri.  Contohnya, ketika Burhanuddin Harahap (BH) yang diusung oleh PSI tidak masuk sebagai 4 partai pemenang pemilu tahun 1955, PNI menuntut BH untuk mundur dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden.