Birokrasi pada Pemerintah
Kabupaten Wonogiri menghadapi permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga kinerjanya belum optimal. Permasalahan yang dihadapi yaitu
belum tertanamnya nilai-nilai budaya kerja dan
budaya kinerja, kurangnya inovasi, masih ada regulasi yang tumpang
tindih, belum sempurnanya integrasi antara e-planning, e-budgeting,
dan e-performance, belum optimalnya peningkatan kemampuan ASN berbasis
kompetensi, belum optimalnya penerapan reward dan punishment
yang mengacu pada indikator kinerja individu, dan kurang optimalnya pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi birokrasi untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah
menyusun road map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026. Penelitian ini
bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi road map
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang dilakukan
adalah penelitian kualitatif deskriptif di Bagian Organisasi. Data yang
diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi. Analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Sedangkan dasar
teori yaitu teori Edward III.
Penelitian ini menunjukkan implementasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 berjalan cukup baik, terbukti dengan indeks reformasi birokrasi semakin meningkat dari tahun 2021, 2022, 2023. Komunikasi berjalan dengan baik sehingga jarang ditemui miskomunikasi antara Bagian Organisasi dan OPD pendukung meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana. Aspek disposisi sudah dilaksanakan sehingga semua proses implementasi reformasi birokrasi dilakukan oleh pelaksana dengan sistem yang sudah diatur. Struktur organisasi yang ada sangat mendukung berjalannya implementasi road map reformasi birokrasi. SOP yang telah disusun dilaksanakan secara konsisten dalam proses implementasi, sedangkan potensi adanya fragmentasi dapat diminimalkan
