Whole of government merupakan pendekatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengedepankan cara kerjasama dalam ruang lingkup koordinasi dari kelesuruhan bagian yang bertujuan untuk mencapai pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang mucul. Anak terlantar merupakan anak yang sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak anak yang tumbuh secara berdampingan dengan mereka seperti pada perolehan pendidikan, fasilitas atau pelayanan yang memadai, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan whole of government dalam perlindungan anak terlantar di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena dan realitas sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian dilakukan dengan menganalisa koordinasi pada instansi yang berkaitan dengan membentuk sebuah tim khusus sementara sesuai dengan profesi instansi untuk melindungi hak anak terlantar yang belum terpenuhi. Kapasitas sumber daya manusia ditemukan adanya kendala jumlah pada karyawan pada penanganan anak terlantar. Dalam setiap indikator hasil Kerjasama telah tercapai dengan baik dengan adanya koordinasi yang dilakukan secara intens terus-menerus dan berkepanjangan. Adanya penggunaan koordinasi dapat dibentuk sebuah tim khusus untuk mengatasi keterlantaran hak-hak anak terlantar di Kabupaten Sragen. Penelitian ini memiliki saran untuk pemerintah dapat memperhatikan kapasitas sumberdaya manusia di setiap instansi dalam melakukan tugas untuk penanganan anak terlantar.
Kata kunci : Whole of government, Perlindungan, Anak terlantar
