Penelitian ini
bertujuan menganalisis komparasi atau
perbandingan antara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada perkara class action normalisasi sungai ciliwung.
Hakim Pengadilan Tinggi DKI didalam putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI menyatakan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class
Action/2016/PN.Jkt.Pst yang pada amarnya mengabulkan sebagian gugatan class action warga Bukit Duri. Sedangkan
hakim Mahkamah Agung didalam putusan nomor 896 k/Pdt/2019 menyatakan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI.
Penelitian hukum
ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach).
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen
penelitian adalah Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 896 k/Pdt/2019.
Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.
Berdasarkan
penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
(BBWSCC) selaku Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penggusuran
paksa dan ganti kerugian yang tidak sesuai kepada warga Bukit Duri. Sedangkan
hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan warga
Bukit Duri tidak dapat dilaksanakan dengan prosedur class action dikarenakan wakil kelompok warga Bukit Duri tidak
melakukan notifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebabkan kesalahan hukum formal.
