Sukri Hidayati, S352102021, 2025, Efektivitas Penggunaan Sertipikat Elektronik Dalam
Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik, Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sertipikat elektronik
dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik, serta memberikan upaya
penyelesaian dalam mengatasi hambatan hukum yang dihadapi oleh pengguna layanan
dalam penggunaan sertipikat elektronik dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara
elektronik.
Penelitian
hukum ini menggunakan metode normatif dengan sifat preskriptif dan deskriptif
analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang mencakup
bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat elektronik dalam pendaftaran
Hak Tanggungan secara elektronik belum sepenuhnya efektif. Namun, berdasarkan
teori efektivitas hukum, masih terdapat hambatan hukum dalam tiga aspek utama.
Dari segi substansi hukum, efektivitasnya terhambat oleh Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang masih mewajibkan pemohon (kreditur atau
kuasanya) hadir fisik untuk mencetak salinan sertifikat elektronik, yang bertentangan
dengan tujuan digitalisasi layanan pertanahan. Dari aspek struktur hukum,
diperlukan peningkatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kantor
Pertanahan, serta penanganan kendala teknis seperti gangguan server pada sistem
layanan elektronik dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang
penegak hukum. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, literasi masyarakat
terhadap prosedur digitalisasi masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi
sertifikat elektronik. Untuk mengatasi hambatan hukum tersebut, diperlukan
dukungan regulasi seperti UU ITE dan UU PDP, serta penerapan teknologi keamanan
seperti Secure Paper, Secure Access, dan Secure File guna
melindungi dari ancaman siber. Selain itu, inovasi seperti aplikasi BHUMI
dengan fitur Geospasial Tematik Reforma Agraria (GTRA) dan Zona Nilai Tanah
diharapkan dapat mengatasi keterbatasan informasi, sehingga menciptakan layanan
pertanahan yang lebih efisien, aman, dan akurat.
