Persentase pekerja anak di Provinsi NTB masih di atas
batas rerata nasional, salah satunya karena konsekuensi pengawasan pemerintah
daerah yang belum optimal terhadap pekerja anak, sehingga diperlukan strategi bagi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam menciptakan pengawasan
yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi ketidakefektivitasan pengawasan dan bagaimana sebaiknya strategi
yang dapat dilaksanakan dinas dalam meningkatkan efektivitas pengawasan
tersebut.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris
yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,
data primer berupa hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder
berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan wawancara, lalu dianalisis dengan metode silogisme.
Hasil penelitian menunjukan, pertama, faktor
penyebab tidak efektifnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dalam pengawasan pekerja anak di sektor pariwisata disebabkan oleh tiga
faktor, yakni substansi hukum terkait ambiguitas pengaturan batas usia
anak diperbolehkan bekerja menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dinas
dalam mengidentifikasi pekerja anak ; struktur hukum terkait peran dinas
dalam melakukan pembinaan, penertiban, dan pengawasan terhadap pekerja anak
belum jelas diatur karena koordinasi lintas sektoral yang belum terpadu dan
masih terfragmentasi, serta kurangnya kuantitas dan kualitas anggota unit
pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan; budaya
hukum terkait pendidikan formal yang rendah, ekonomi masyarakat yang lemah,
dominasi sistem adat atau nilai lokal di atas hukum formal, serta rendahnya
kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha di sektor pariwisata terhadap larangan
mempekerjakan anak. Kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dapat melakukan beberapa strategi pengawasan, diantaranya: memperjelas
pengaturan batas usia anak diperbolehkan bekerja pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan, reformulasi sistem manajemen pengawasan ketenagakerjaan yang
terkomputerisasi dan terintegrasi; berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan
anak-anak di Provinsi NTB dengan melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi NTB; berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi yang
rendah masyarakat Provinsi NTB, mewujudkan kolaborasi sistem adat dengan hukum
formal dalam internalisasi kebijakan pencegahan pekerja anak di Provinsi NTB,
serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pengusaha terkait larangan mempekerjakan
anak di bawah umur di sektor pariwisata.
