Permasalahan ekologis dewasa ini telah menyasar ke sektor DAS di berbagai wilayah, termasuk ke Sub DAS Gajahwong. Pada gilirannya, permasalahan tersebut memberi sorotan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh stakeholders terkait. Sebab, secara mendasar stakeholders yang bersangkutan sedikit banyak memiliki minat maupun kewenangan terhadap Sub DAS Gajahwong. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengeksplorasi keterlibatan stakeholders melalui minat dan kewenangan yang dimiliki, termasuk untuk menelaah dinamika dalam proses distribusi kewenangan stakeholders kaitannya dengan pengelolaan Sub DAS Gajahwong khususnya di kawasan hulu Kabupaten Sleman. Penelitian ini dijalankan dengan menerapakan metode atau model kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder. Data primer ditempuh melalui wawancara dan diskusi terfokus secara langsung bersama informan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen relevan seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dalam penelitian ini, informan ditentukan melaui teknik purposive dan snowball sampling. Teori Pertukaran Jaringan dari Richard Emerson dipilih dan digunakan sebagai kacamata sekaligus pisau analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pokok serta peran program yang dimiliki oleh staleholders menjadi bagian penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan/posisi dari stakeholders tersebut dalam pengelolan Sub DAS Gajahwong. Stakeholders yang memiliki peran program intensif dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan (memberikan pengaruh) maka dikategorikan ke dalam kuadran players, sedangkan stakeholders yang memiliki peran dan kewenangan terbatas maka posisinya berada di kuadran crowd. Kedudukan stakeholders tersebut kemudian berguna untuk memahami pertukaran jaringan antara stakeholders satu dengan lainnya. Hal tersebut menjadi semakin jelas dengan menyoroti distribusi kewenangan sekaligus karakteristik jaringannya dalam pengelolaan Sub DAS Gajahwong. Stakaholders yang memiliki kewenangan terbatas lazimnya memiliki tingkat dependensi yang tinggi terhadap stakeholders dengan kewenangan yang lebih besar. Meskipun demikian, tingkat dependensi tersebut dapat diminimalkan distribusi kewenangan yang seimbang, salah satunya melalui perluasan jejaring.
