Maraknya
kasus revenge porn yang semakin berkembang seiring dengan kemudahan
akses dan penyebaran informasi melalui platform digital menimbulkan kerugian
besar bagi korban, terutama dalam hal psikologis dan sosial. Perkembangan
teknologi yang pesat memudahkan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan,
sehingga sulit dikendalikan dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang relevan mengenai tindak
pidana revenge porn di Indonesia serta menganalisis efektivitas
penerapannya dalam melindungi korban. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji
upaya penal dan non penal yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak
pidana revenge porn. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam penguatan kebijakan dan perlindungan hukum terhadap korban
revenge porn di Indonesia.
Metodologi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif
preskriptif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual,
menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, serta
menerapkan analisis silogisme deduktif untuk mengevaluasi regulasi tindak
pidana revenge porn di Indonesia.
Hasil analisis yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa bentuk regulasi tindak pidana pornografi di Indonesia melibatkan beberapa undang-undang, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap undang-undang memiliki fokus berbeda. Pengaturan tindak pidana revenge porn di Indonesia saat ini belum diatur dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP. Namun, terdapat ketentuan dalam ada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 14 (1) Undang-Undang TPKS yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana revenge porn di Indonesia. Untuk menanggulangi tindak pidana revenge porn di Indonesia, diperlukan pendekatan yang bersifat penal dan non-penal. Kebijakan non-penal berfokus pada upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan perbaikan sosial untuk mengurangi potensi kejahatan. Sementara kebijakan penal melibatkan penindakan hukum setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.
