Penelitian
ini bertujuan untuk: a) mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
pihak yang dirugikan di dalam Putusan Pengadilan Nomor 466/Pid.B/2023/PN.Jkt
Sel Jo. Nomor 7/PID/2024/PT.DKI; b) merumuskan upaya yang harus dilakukan oleh
pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, kemudian dianalisis
menggunakan metode deduksi silogisme. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh
hasil: a) bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan belum
terpenuhi di dalam Putusan Pengadilan Nomor 466/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel Jo. Nomor
7/PID/2024/PT.DKI. Hal ini dikarenakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan
Notaris, tidak serta merta batal demi hukum meskipun Notaris yang bersangkutan terbukti
melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, sehingga penjatuhan pidana
terhadap Notaris belum dapat memulihkan kerugian materiil yang dialami oleh
pihak yang dirugikan b) upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang
dirugikan adalah dengan membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli melalui gugatan
perdata yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar
Hukum. Selain pembatalan akta, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi
atas kerugian yang diderita akibat perbuatan pemalsuan akta autentik yang
dilakukan oleh Notaris tersebut.
