;
ABSTRAK
AZMARDI, S. 330908001, 2010. Implementasi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya Dalam Menanggulangi Perbuatan Yang Dapat
Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Kalimantan Barat
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi
UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya dalam menanggulangi perbuatan yang dapat mengakibatkan
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
Kalimantan Barat.
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris atau nondoktrinal,
berdasarkan konsep hukum yang kelima. Bentuk penelitian yang
digunakan adalah diagnostik dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulan bahwa
Implementasi UU No. 5 tahun 1990 di Balai KSDA Kalbar saat ini belum berjalan
maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain : 1) Masih
terdapatnya kelemahan dalam UU No. 5 tahun 1990 baik secara kualitatif maupun
kuantitatif; 2) Faktor penegak hukum, yaitu masih terdapatnya kekurangan baik
secara kualitas maupun kuantitas penegak hukum di Balai KSDA Kalbar; 3)
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan perlindungan hutan;
4) Faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup
masyarakat disekitar KSA-KPA; dan 5) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya
perubahan pola kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih konsumtif serta
berkembangnya perilaku anarkis. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam
mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan
KSA-KPA adalah Balai KSDA harus memperbaiki data
base yang dimilikinya,melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran (skala prioritas), melakukan
perubahan pola penggunaan anggaran melakukan pendekatan yang intensif
kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, tokoh-tokoh
masyarakat disekitar KSA-KPA
Sebagai implikasinya, dengan belum maksimalnya Implementasi UU No.5
tahun 1990, adalah akan mengakibatkan terjadinya degradasi (kerusakan) pada
KSA-KPA, hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan
aparat penegak hukum serta oleh dunia, Indonesia akan tetap dianggap sebagai
negara yang tidak pernah serius (konsisten) dalam mengelola serta
mempertahankan kawasan konservasi yang dimilikinya. Oleh karena itu
disarankan agar pemerintah dalam hal ini Balai KSDA Kalbar lebih
meningkatkan intensitas sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat khususnya
disekitar KSA-KPA serta melakukan pendekatan (koordinasi) yang lebih intensif
dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya, adanya
keseimbangan antara pendekatan preventif dengan pendekatan represif dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum
di Balai KSDA Kalbar.
Kata kunci : Implementasi Undang-Undang, Perbuatan Yang Dapat
Mengakibatkan Perubahan, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam.
ABSTRACT
AZMARDI, S 330908001, 2010. The Implementation of the Law Regulation
Number 5 the Year of 1990 o n the Conservation of the Natural Resource and
its Ecosystem in Overcoming the Conducts that Can Bring the Change to the
Wholeness of the Wildlife Reserve Region and Nature Conservation Region
in the West Kalimantan Natural Resources Center.
Thesis: Graduate Program Sebelas Maret University
This research had a purpose to know and to analyze the implementation of
the Law Regulation Number 5 the Year of 1990 o n the conservation of the natural
resource and its ecosystem in overcoming the conducts that can bring the change
to the wholeness of the wildlife reserve region and nature conservation Region
(KSA-KPA) in the West Kalimantan.
The type of this research was a juridical-empirical research or a non
doctrinal research, based o n the fifth law concept. It is a diagnostic research, using
qualitative analysis to analyze the data.
Based o n the description of the research result and its assessment, it was
concluded that at present the implementation of the Law Number 5 the Year of
1990 in the West Kalimantan Natural Resources Center has not been executed in
maximum. The efforts that had been executed to overcome the conducts which
can bring the change to the wholeness of KSA-KPA include preventive and
repressive activities. Some affecting factors are: 1) the factor of the regulation
itself (the law), there is still weakness in the formulation of the Law number 5 the
year of 1990; 2) the factor of law enforcement officer, the number of the forest
rangers were not in keeping with the extent of the KSA-KPA; 3) the factor of
means and infrastructure, there is a lack of budget and the supporting means to
protect the forest; 4) the factor of the society, the levels of education and standard
of living of the community around the forest (KSA-KPA) were still low; and 5)
the factor of culture, there is a change in the community living pattern, in which
they become more consumptive and there is a development of anarchic behavior.
As its implication, the weak implementation of the Law Number 5 the Year
of 1990 will cause the forest (KSA-KPA) degradation, the government and the
law enforcement officers will lose the society’s and the world’s trusts, and
Indonesia will be thought of as inconsistent country in managing and protecting
its conservation area. Therefore, it is suggested that the government, in particular
the West Kalimantan Natural Resources Center increases the
socialization/elucidation to the community especially those around the
reserve/conservation (KSA-KPA), intensifies the coordination with the local
government and other law enforcement bodies, balances the preventive and
repressive approaches, and improves the quality and the quantity of the law
enforcement officers, means, and facilities which support the law enforcement in
West Kalimantan Natural Resources Center.
Key Words: Law Implementation, the conducts which cause the change, the
Wildlife Reserve Region and Nature Conservation Region