Upaya penanggulangan perambahan pada kawasan taman nasional gunung ciremai dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Oleh :
Mufrizal - S330908008 - Fak. Hukum

ABSTRAK MUFRIZAL, 2010. UPAYA PENANGGULANGAN PERAMBAHAN PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Hukum Pidana Ekonomi. Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui hambatan penanggulangan perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan memberikan solusi bagaimana upaya penanggulangannya melalui sarana hukum penal dan hukum non penal. Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik dan mengambil lokasi penelitian di Taman Nasional Gunung Ciremai wilayah Kabupaten Kuningan. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi : buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan penanggulangan perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Struktur; rendahnya sumber daya manusia Penyidik PNS dan aparat TNGC, terbatasnya sarana prasarana pendukung pengamanan hutan, 2) Substansi; Tidak dirumuskanya formulasi perambahan secara materil dan tidak diaturnya pidana minimum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, proses awal penunjukan kawasan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, adanya surat Dirjen PHKA Nomor : S. 56/IV-KK/2005 tanggal 26 Januari 2005 perihal Tindak Lanjut Taman Nasional Gunung Ciremai, menimbulkan multitafsir terhadap pelaksanaan PHBM dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, 3) Kultur; Adanya pandangan yang berbeda dari aparat penegak hukum mengenai penanggulangan perambahan di Taman Nasional Gunung Ciremai, tidak berdayanya aparat penegakan hukum terhadap pelaku masyarakat yang merambah, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang telah dilakukan dalam waktu yang lama serta budaya masyarakat sekitar kawasan yang paternalistik. Sedangkan upaya penanggulangan perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dilakukan dengan mengintegralkan kebijakan penal berupa penekanan terhadap aspek formulasi perbuatan yang dapat dipidana dalam hal perambahan hutan berdasarkan tinjauan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Serta kebijakan non penal melalui peniadaan faktor kondusif terjadinya perambahan dengan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Kata kunci : Penanggulangan Kejahatan, Perambahan, Taman Nasional Gunung Ciremai.