ABSTRAK
Permasalahan gizi seperti stunting menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan yang akan dicapai pada konsep Sustainable Development Goals (SDGs) masih bertolak belakang dengan adanya permasalahan stunting, tujuan tersebut adalah untuk menciptakan hidup yang sehat dan sejahtera. Negara Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan prevalensi stunting tertinggi se-Asia Tenggara dengan prevalensi stunting sebesar 30,8%. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi dari tahun 2019 sampai 2023 meskipun memiliki penurunan tren stunting adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka stunting melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Permasalahan stunting dianggap sebagai masalah multidimensional karena penyebab terjadinya stunting bersumber dari berbagai faktor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya stunting. Objek penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019-2023. Data yang digunakan data sekunder dengan model panel pada 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2019-2023. Data yang diperlukan seperti data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) bersumber dari Badan Pangan Nasional, Gini Ratio bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Keuangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan software Eviews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) IKP berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting dengan probablility 0.0001<0>0.05. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah disarankan dalam hal ketahanan pangan; memperkuat pangan melalui 3 aspek ketahanan pangan, meningkatkan insentif program pembangunan pangan, pembatasan impor bahan pangan, meningkatkan teknologi pasca panen. Lalu dalam hal ketimpangan, pemerintah dapat meningkatkan jarring pengaman sosial serta dalam hal desentralisasi fiskal, pemerintah terutama pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dalam rangka mengupayakan kemandirian keuangan daerah.
Kata Kunci : Indeks Ketahanan Pangan, Gini Ratio, Derajat Desentralisasi Fiskal, Prevalensi Stunting
