Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan pengelolaan air bersih dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kota Surakarta serta untuk mengetahui model pengaturan air bersih dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kota Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penyediaan dan distribusi air bersih, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan berbagai peraturan daerah di Kota Surakarta, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama mencakup lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran air, ketimpangan dalam distribusi air bersih, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.
Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan menerapkan teori sistem hukum Lon Fuller dan teori keadilan ekologis Brian Baxter, diharapkan pengaturan pengelolaan air bersih berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat lebih efektif dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia di Kota Surakarta.
