Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah terkait lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber dan menilai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kasus tersebut. Penelitian ini mengkaji terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi prinsip AUPB, seperti asas keterbukaan, kecermatan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kelalaian dalam pengelolaan PDN, termasuk lemahnya sistem keamanan dan ketiadaan cadangan data, mencerminkan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dan perlindungan data pribadi. Meskipun pemerintah telah mengumumkan insiden sesuai UU Pelindungan Data Pribadi, sanksi administratif belum dapat diterapkan karena lembaga pengawas belum terbentuk. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penegakan AUPB secara konsisten, dan percepatan pembentukan lembaga pengawas untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah yang transparan.
