Penelitian ini bertujuan menganalisis wewenang
negara dalam penyelenggaraan sistem elektronik dikaitkan dengan kebebasan
berekspresi di dunia digital. Perkembangan teknologi yang memunculkan dilema
antara kebutuhan atau aktivitas masyarakat dengan regulasi untuk melindungi
kepentingan publik dan hak asasi individu, khususnya kebebasan berekspresi
membuat perlu adanya pengaturan yang mengakomodasi kedua hal tersebut. Melalui
metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan
pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, dan instrumen HAM internasional,
penelitian ini mengkaji wewenang negara dalam mengatur penyelenggaraan sistem
elektronik yang pro kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
negara memiliki kewenangan bebas untuk mengatur penyelenggaraan sistem
elektronik hingga menentukan dan memberlakukan pembatasan hak asasi seseorang. Hal
ini ditunjukkan melalui adanya wewenang untuk melakukan pemutusan akses terhadap
suatu konten. Namun, ketentuan yang ada sekarang itu berpotensi merepresi hak
kebebasan berekspresi karena seharusnya pembatasan hak terbatas pada apabila telah
diatur dan dilakukan dengan undang-undang, dilakukan demi menjamin dan
melindungi hak asasi dan kebebasan dasar orang lain, serta demi melindungi
keamanan atau ketertiban umum atau kesehatan dan/atau moral masyarakat. Sementara
itu, ketentuan yang ada saat ini belum memenuhi syarat-syarat. Selain itu,
hasil menunjukan bahwa konstruksi ideal pengaturan penyelenggaraan sistem
elektronik yang pro kebebasan berekspresi setidaknya harus mengandung unsur dan
prinsip seperti asas legalitas, kepastian hukum, prinsip transparansi,
akuntabilitas, proporsionalitas, minimal intervensi serta adopsi safe harbor
yang terkondisi. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan mekanisme dan
regulasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
