Peralihan Kementerian Keuangan dari media konvensional ke media sosial
mencerminkan proses adaptasi struktural dalam komunikasi organisasi. Program employee
advocacy menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem informasi yang
lebih responsif, namun dengan partisipasi pegawai yang masih terbatas,
diperlukan strategi kebijakan yang dapat mendorong keterlibatan lebih luas
untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami
cara organisasi dalam mendorong bertumbuhnya employee advocacy, penerimaan
program employee advocacy di Kementerian Keuangan, dan praktik
komunikasi employee advocacy di Kementerian Keuangan. Penelitian ini
membahas employee advocacy dalam konteks pemerintahan dengan menggunakan
Adaptive Structuration Theory dan pendekatan kualitatif melalui
wawancara mendalam dengan pimpinan serta pelaksana komunikasi di Kementerian
Keuangan. Dengan mengadopsi praktik yang telah diterapkan di sektor swasta,
penelitian ini mengisi celah dalam studi sebelumnya dan memberikan perspektif
baru bagi komunikasi organisasi publik di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan cara organisasi dalam mendorong bertumbuhnya employee advocacy di
Kementerian Keuangan melalui penggunaan teknologi dan media sosial,
pengintegrasian dalam indikator kinerja, penguatan komunikasi internal,
pengintegrasian sebagai tugas tambahan bagi pegawai, dan pemberian motivasi.
Meskipun pelaksanaan program employee advocacy belum optimal, namun
berhasil menampilkan dualitas struktur yang kompleks melalui apropriasi
teknologi dalam praktik faithful appropriation, dan tantangan unfaithful
appropriation seperti resistensi internal, dan keterbatasan infrastruktur
digital masih menghambat optimalisasi program. Harapan yang diusulkan mencakup
pemanfaatan teknologi, sistem pelaporan mandiri, strategi komunikasi proaktif,
serta dukungan pelatihan, guna meningkatkan partisipasi pegawai dan
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Kementerian Keuangan.
Temuan ini memberikan implikasi teoritis, praktis, dan metodologis yang
berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi organisasi di sektor
pemerintahan, khususnya dalam konteks adaptasi digital dan keterlibatan
pegawai. Pendekatan ini juga membantu memahami cara struktur organisasi dan
agen individu berinteraksi untuk membentuk efektivitas advokasi pegawai dalam
institusi publik.
