Belanja
pegawai merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan
mandat agar belanja pegawai dimaksimalkan hingga 30?ri total APBD. Tujuan
dari penelitian ini adalah mengevaluasi belanja pegawai Pemerintah Kota
Yogyakarta dalam konteks implementasi Undang-Undang tersebut. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus Pemerintah
Kota Yogyakarta. Data diperoleh melalui dokumen APBD tahun 2025, Laporan
Keuangan Audited tahun 2022 hingga 2024, serta wawancara dengan pejabat
BPKAD, meliputi Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
serta Kepala Subbidang Belanja Daerah. Analisis dilakukan berdasarkan
kecenderungan data tren dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proporsi belanja pegawai masih relatif tinggi terhadap total belanja daerah.
Namun, berbagai upaya efisiensi telah dilakukan, seperti pengendalian belanja
tambahan penghasilan dan optimalisasi sistem informasi kepegawaian. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa implementasi UU HKPD mendorong efisiensi belanja, dan
merekomendasikan penguatan kebijakan internal serta peningkatan kapasitas
analisis belanja pegawai secara berkelanjutan.
