Kebijakan pemerintah daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Analisis Peraturan Daerah kota Madiun nomor 02 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota Madiun)

Oleh :
Danang Novianto - S3109062 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Hukum dan Kebijakan Publik. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis kesesuaian/ sikronisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan menggunakan konsep hukum ke 2 (dua), yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa pasal pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 yang tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 03-07 Tahun 2008. Hal ini berimplikasi beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 terancam dapat dibatalkan kesahannya. Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Madiun perlu adanya sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 03-07 Tahun 2008. ABSTRACT Main issues discussed in this thesis is the analysis of the suitability / synchronization of Regional Regulation No. 02 the Year of 2008 on Government Affairs in the Authority of the City Government of Madiun with the higher or equivalent laws and regulations. Research method used is a doctrinal research methods, namely the second law concept, the law is positive norms in the legislation system of national*law. Based on the result of this research, cocluded that several articles in Madiun District Regulation No. 02 the Year of 2008 is not in sync with the Government Regulation No. 38 the year of 2007 and Regulation No. 03-07 the Year of 2008. This implicated that several articles in the Madiun City Regional Regulation No. 02 the Year of 2008 threatened to cancel its validity. Researchers suggests, the local law Madiun Government Regional is necessary for synchronization between Madiun Regional Regulation No. 02 the year of 2008 and Government Regulation No. 38 the Year of 2007 and Regional Regulation No. 03-07 the year of 2008.