DIVANDA PERMATA WIJAYATAMA. E0021143. 2025. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENGATURAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN-PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA
KECIL (PSAT-PDUK) SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEAMANAN PANGAN (FOOD SAFETY)
DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan terhadap
Registrasi PSAT-PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan-Produksi Dalam Negeri Usaha
Kecil) sebagai upaya menjamin keamanan
pangan (food safety) ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia sebagai landasan hukum, serta menganalisis dan
mengidentifikasi tantangan dan hambatan hukum dalam implementasi pengaturan
terhadap Registrasi PSAT-PDUK sebagai upaya dalam menjamin keamanan pangan (food
safety) di Indonesia serta sebagai arah efektivitas dan optimalisasi implementasi
pengaturan terhadap Registrasi PSAT-PDUK di masyarakat sebagai kebijakan dalam
menjamin keamanan pangan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro yang mengedarkan
PSAT, peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penjaminan keamanan PSAT,
dan mewujudkan hak konsumen atas PSAT yang aman konsumsi sekaligus mendorong
legalitas serta daya saing produk lokal. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang
(statue approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan
atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis metode silogisme yang dilandaskan pada pola pikir deduktif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan terhadap Registrasi
PSAT-PDUK sebagai upaya menjamin keamanan pangan (food safety) di
Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai landasan hukumnya. Akan tetapi, berpotensi adanya tantangan dan
hambatan hukum dalam implementasi pengaturan terhadap Registrasi PSAT-PDUK tersebut
seperti dari pengaturannya terdapat pengecualian Registrasi PSAT-PDUK yang
justru membatasi cakupan dalam upaya menjamin keamanan PSAT, harmonisasi
peraturan pusat dan daerah, pengawasan terhadap keamanan pangan dalam PSAT di
daerah, kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap komitmen Registrasi PSAT-PDUK,
serta budaya hukum di masyarakat.
