Penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pelayanan administrasi kependudukan
melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali
serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III
yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan melalui
aplikasi Identitas Kependudukan Digital belum berjalan dengan baik. Meskipun aplikasi
memberikan kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan secara digital, masih
banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok usia lanjut, yang
belum menerima informasi secara menyeluruh. Petugas belum seluruhnya
mendapatkan pelatihan teknis, serta keterbatasan fasilitas dan rendahnya angka
aktivasi menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesenjangan kemampuan teknis
antar petugas dan belum terintegrasinya beberapa layanan yang masih bergantung
pada sistem lain seperti website Yosodipuro menunjukkan adanya
fragmentasi dalam struktur birokrasi. Hambatan internal lainnya mencakup
keterbatasan infrastruktur dan perangkat layanan, sementara hambatan eksternal
meliputi rendahnya literasi digital, minimnya kesadaran masyarakat, serta belum
tersedianya panduan teknis yang mudah dipahami. Rendahnya cakupan kepemilikan Identitas
Kependudukan Digital serta belum maksimalnya sosialisasi menyebabkan proses
transformasi pelayanan kependudukan secara digital belum dapat berjalan dengan
baik dan terpadu di Kabupaten Boyolali.
