Muqtadir Ghani Putranto, S362308025,
2025, Politik Hukum Hak Cipta Karya Digital Youtuber Sebagai Jaminan
Kredit Untuk Pemberdayaan Ekonomi Digital. Tesis. Fakultas Hukum Program
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan bahwa pemanfaatan hak cipta karya digital YouTuber sebagai jaminan kredit menghadapi berbagai tantangan, termasuk tidak adanya pasar sekunder untuk likuidasi, kompleksitas valuasi, serta persepsi risiko tinggi di kalangan lembaga keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap nilai ekonomi hak cipta menyebabkan kesulitan dalam penerapannya sebagai agunan, terutama dalam mekanisme eksekusi saat terjadi wanprestasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi kreditur maupun kreator, terutama dalam hal penurunan nilai aset digital yang fluktuatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga berperan dalam mendukung ekosistem ekonomi digital berbasis kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan turunan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi hak cipta terutama karya digital Youtuber sebagai jaminan yang bankable. Penguatan peran politik hukum pemerintah, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pendaftaran serta penilaian aset digital, serta pemberian insentif bagi lembaga keuangan menjadi langkah strategis dalam mendorong hak cipta sebagai aset ekonomi yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi digital di Indonesia.
Muqtadir Ghani Putranto,
S362308025, 2025, The Politics of Copyright Law of Youtuber Digital Works as
Credit Collateral for Digital Economic Empowerment. Thesis. Faculty of Law,
Master’s Degree Program in Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
This research aims that the utilization of YouTuber's digital works copyright as credit collateral faces various challenges, including the absence of a secondary market for liquidation, the complexity of valuation, as well as the perception of high risk among financial institutions. Lack of understanding of the economic value of copyright leads to difficulties in its application as collateral, especially in the execution mechanism in the event of default. Government Regulation No. 24 of 2022 on Creative Economy provides a legal basis for the utilization of intellectual property as financing collateral, but has not fully provided protection for creditors and creators, especially in the event of a fluctuating decline in the value of digital assets. In addition, Law No. 28/2014 on Copyright also plays a role in supporting the intellectual property-based digital economy ecosystem. Therefore, derivative legislation is needed that can accommodate copyrights, especially digital works of Youtubers, as bankable collateral. Strengthening the political role of government law, collaboration with the Directorate General of Intellectual Property, the Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Digital of the Republic of Indonesia in the registration and valuation of digital assets, and providing incentives for financial institutions are strategic steps in encouraging copyright as an economic asset that can support digital economic empowerment in Indonesia.
