Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi nasional, namun keterbatasan anggaran pemerintah menjadi
tantangan utama dalam penyediaannya. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan tersebut
dengan melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan pengelolaan
proyek infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
skema KPBU dapat meningkatkan efisiensi pendanaan pemerintah dalam penyediaan
infrastruktur, dengan studi kasus pada Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas
Timur Sumatera di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
pihak terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi proyek. Analisis dilakukan
secara deskriptif dengan menelaah proses penyusunan anggaran pemerintah,
pelaksanaan skema KPBU, serta mekanisme pengawasan proyek. Kerangka teori yang
digunakan adalah teori Investasi, Value for Money, Infrastruktur, dan Public
Private Partnership (PPP). Analisis dilakukan secara mendalam untuk melihat
bagaimana skema KPBU berdampak dalam membantu meringankan beban pengeluaran
dari anggaran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema KPBU mampu
memberikan solusi pembiayaan infrastruktur yang efisien melalui mekanisme Availability
Payment, serta pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan badan
usaha. Proyek preservasi jalan yang dikerjakan oleh PT Adhi Jalintim Riau
berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dengan pembiayaan yang lebih
terkontrol dan berorientasi pada kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar
pemerintah memperluas implementasi skema KPBU pada proyek-proyek infrastruktur
strategis lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, pengawasan
ketat, dan evaluasi kelayakan proyek secara komprehensif.
