Permasalahan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan utama, terutama dalam akses terhadap pembiayaan yang berkelanjutan dan terjangkau. Pemerintah telah menginisiasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk mendukung kepemilikan rumah bagi pekerja formal dan informal. Namun, disharmoni regulasi serta tumpang tindih kebijakan antara kedua program ini menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, dan kebingungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Tapera dan MLT telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta bagaimana reformulasi kebijakan dapat meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual terhadap regulasi yang ada. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta peluang integrasi antara Tapera dan MLT. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam regulasi Tapera dan MLT yang menyebabkan kebingungan bagi pekerja serta pemangku kepentingan. Reformulasi kebijakan diperlukan untuk menyelaraskan mekanisme operasional kedua program, memastikan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan efektivitas kebijakan perumahan di Indonesia. Dengan harmonisasi kebijakan yang tepat, Tapera dan MLT dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat akses terhadap kepemilikan rumah yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau. Kesimpulannya, harmonisasi kebijakan antara Tapera dan MLT akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung kebijakan perumahan nasional yang lebih terintegrasi dan inklusif.
