Kebijakan New Southern Policy (NSP) diperkenalkan oleh Presiden Moon Jae-in pada tahun 2017 untuk memperkuat hubungan diplomatik, ekonomi, dan budaya dengan negara-negara ASEAN dan India. Kebijakan ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni, People, Prosperity, dan Peace. NSP muncul sebagai respons terhadap ketegangan akibat pengerahan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan pembalasan ekonomi dari Tiongkok. Korea Selatan menganggap THAAD sebagai perlindungan dari ancaman Korea Utara, sementara Tiongkok melihatnya sebagai ancaman terhadap kepentingannya. Akibatnya, Tiongkok melakukan boikot produk Korea Selatan yang merugikan banyak perusahaan. Kondisi tersebut mendorong Korea Selatan untuk mengurangi risiko dari ketergantungan terhadap negara-negara berkekuatan besar dengan mengembangkan kerja sama ekonomi yang lebih luas, terutama dengan negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam. Hal ini juga sejalan dengan teori hedging, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar tanpa terlalu bergantung pada satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data dari dokumen resmi, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar “Prosperity” memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan hubungan ekonomi Korea Selatan dan Vietnam. Dibuktikan dengan kontribusi perusahaan Korea Selatan sebesar 82,5?n 75,8?lam proyek industri Korea Selatan di Vietnam. Pilar “People” berdampak signifikan, terlihat dari 50% tingkat kunjungan warga Korea Selatan ke Vietnam dan 71,89% keterlibatan tenaga kerja Vietnam ke Korea Selatan. Meskipun demikian, penguatan dalam aspek perdamaian dan keamanan pada pilar “Peace” masih diperlukan agar ketiga pilar NSP dapat berkontribusi secara seimbang dalam membentuk hubungan bilateral yang berkelanjutan.
