Abstrak


Implikasi Kebijakan Subsidi Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Terhadap Sustainability Livelihood Petani India 2018-2021


Oleh :
Ihya Pradnya Sayoga - D0421031 - Fak. ISIP

Latar belakang sektor pertanian India dipenuhi dengan tantangan multidimensi seperti perubahan iklim, vulnaribilitas yang diakibatkan oleh kategori petani yang tergolong small and marginal, serta tantangan sosio-ekonomi yang berbasis hutang dan berbuntut pada tingginya angka bunuh diri pada petani. Hal itu tentunya juga tak lepas dari andil kegagalan dan ketidakefisienan pasar komoditas pertanian dalam mendistribusikan sumber daya dan manfaat ekonominya, sehingga membuat para petani India yang notabene nya adalah kelompok rentan memilih alternatif seperti kredit non-institusional yang beresiko. Oleh karena itu, Perdana Menteri India Narendra Modi merumuskan kebijakan subsidi dengan skema direct cash transfer yang dikenal sebagai Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi (PM-KISAN) untuk membantu petani memenuhi kebutuhan finansial nya dengan mentransfer bantuan sebesar 6000 INR tiap tahunnya. Bagaimanapun, dampak sebenarnya dari kebijakan PM KISAN terhadap profesi petani India perlu dikaji, sehingga dapat membuktikan efektivitas kebijakan subsidi agrikultur terhadap permasalahan struktural yang rentan dihadapi oleh Petani sebagai pelaku aktivitas ekonomi mikro. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan subsidi PM KISAN terhadap sustainability livelihood petani India tahun 2018-2021 yang dianalisis menggunakan konsep sustainability livelihood oleh Robert Chambers dan Conway, serta dipertajam dengan konsep economic welfare oleh Arthur Cecil Pigou. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data dari situs resmi pemerintah India dan berupa data set, buku, artikel jurnal, dan lainnya untuk menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PM KISAN berdampak signifikan terhadap modal alam sebagai indikator produktivitas dan tidak signifikan terhadap modal-modal lain, termasuk indikator ekonomi makro. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang evaluasi kebijakan bagi Pemerintah India untuk melengkapi kebijakan fiskal dengan kebijakan yang bersifat vokasional dan memberdayakan sumber daya manusia.