Ivana Amalia, E3121093. 2025. PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS DUKCAPIL SUKOHARJO. Tugas Akhir. Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadi masalah serius karena IKM merupakan alat ukur kinerja pelayanan publik dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah diterapkan dalam pelayanan publik di Dinas Dukcapil Sukoharjo serta untuk mengetahui upaya atas kendala dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Dinas Dukcapil Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku-buku. Hasil dari penelitian ini adalah asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan asas keseimbangan hak dan kewajiban, dan asas ketepatan waktu belum berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan atas kendala dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pengembangan inovasi, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta koordinasi dan kerja sama antar instansi. Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Pelayanan Publik.
