Analisis kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2004-2008

Oleh :
Sri Wulan Rahayu - F0106007 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo. Kedua, untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, posisi fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu 2004 sampai 2008. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Sukoharjo cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2004 sampai 2006 dan mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 2008. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun cenderung rendah dan pada tahun 2008 justru terdapat penurunan persentase terhadap pertumbuhan ekonomi dari 5.11% menadi 4.84%. Dan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo cenderung mengalami peningkatan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo masih rendah jika dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal, kebutuhan kapasitas fiskal, dan posisi fiskal. Kabupaten Sukoharjo belum mandiri terhadap pelaksanaan otonomi daerah, jika diukur dari rasio kemandirian dan pola hubungan. Dimana besarnya nilai rasio kemandirian masih berada di bawah 25%. Sehingga menunjukkan pola hubungan yang instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibanding kemandirian Pemerintah Daerah. Mengacu pada hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo masih rendah. Kabupaten Sukoharjo belum mandiri terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, dibuktikan dengan masih tingginya ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat. Saran yang dapat dikemukan adalah Pemerintah Daerah hendaknya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengoptimalam pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi daerah dan berdasar pada peraturan yang berlaku, serta dapat menggali potensi objek pungutan baru yang potensial untuk dapat dikembangkan. Kata kunci: DDF, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Posisi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Kemandirian Daerah.