Penelitian ini menganalisis kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ terhadap APBD Kota Madiun tahun 2025. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun yang telah ditetapkan dengan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 akibat kebijakan efisiensi, serta mengidentifikasi dampak efisiensi anggaran terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. Hasil penelitian terjadi perubahan pada penjabaran APBD yang menyebabkan penyesuaian pada beberapa pos belanja di BKAD Kota Madiun, sehingga instansi harus melakukan adaptasi dalam pelaksanaan program kerja agar tetap sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden yang ditetapkan pemerintah pusat.
