Pelaksanaan program kegiatan tentang pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) gratis di kecamatan Bulu

Oleh :
Muhammad Safri - D0104092 - Fak. ISIP

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan program kegiatan tentang pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis yang dilaksanakan di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive dan aksidental sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik triangulasi data. Dalam penelitian ini, faktor yang digunakan sebagai indikator yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya pelaksanaan program adalah faktor-faktor yang diadopsi dari model implementasi yang dikemukakan oleh G. Edward III, Van Horn dan Meter, serta model menurut Mazmanian dan Sabatier. Faktor tersebut meliputi: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap aparat pelaksana, dan terakhir adalah daya dukung kelompok sasaran. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Pembuatan KTP gratis ini, dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni tahap sosialisasi,pelaksanaan pelayanan dan tahap pelaporan. Tahap sosialisasi, tahap penyebaran informasi tentang program, pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP dan proses pelaporannya telah dapat dilaksanakan cukup baik di Kecamatan Bulu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan. Hal ini disebabkan karena, walaupun pelaksanaannya sudah cukup baik tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa masalah yang harus segera ditangani. Hasil penelitian menunjukkan masih kurang lancarnya komunikasi antara aparat dengan masyarakat sehingga terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap pelayanan ini. Oleh karenanya, mengesankan pelayanan pembuatan KTP, masih dipungut biaya. Selain hal itu, ketidakmampuan aparat untuk membatasi bantuan pelayanan/intervensi pihak lain dalam pelayanan juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan program sehingga muncul beberapa kegiatan pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan yang salah satunya adalah terjadinya praktek pelayanan KTP sebagai sarana kampanye dan praktek pencaloan oleh para perangkat Desa. Sarana dan prasarana yang sering rewel dan sumber daya manusia yang belum mampu menanganinya merupakan alasan utama pandangan masyarakat untuk menilai pelayanan pembuatan KTP adalah pelayanan yang lamban. Untuk itu sebagai solusi yang dapat diambil oleh aparat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permasalahan di atas adalah penyebaran infomasi via brosur, pembentukan draft pemetaan pembagian tugas antar lembaga dan pelatihan teknisional komputer. ABSTRACT This study aims to determine how the program implementation process of manufacturing activities Identity Card (KTP) is carried out free in Bulu, Sukoharjo district and what are the factors that influence the success of its implementation. This research is a qualitative descriptive study of the sampling technique used was purposive and aksidental sampling. This study uses an interactive data analysis techniques. Tests conducted by the validity of data triangulation techniques. In this study, the factors used as indicators that affect the success or failure of implementation of the program are factors adopted from the implementation model proposed by G. Edward III, Van Horn dan Meter, and the model according to Mazmanian and Sabatier. These factors include: communication factors, resource factors, officials administering the attitude factor, and the last is the carrying capacity of target groups. Based on research that has the author done, it can be concluded that the program is making a free ID card, implemented through three stages, namely the socialization phase and stage reporting services. Socialization phase, phase distribution of information about the program, implementation services ID card-making and reporting processes can be implemented have been good enough in Bulu. However, its implementation is still needed improvement. This is because, although its implementation is quite good but did not rule out there are still some problems that must be addressed. The results showed still lack of communication between the public authorities so that the public misunderstanding of this service. Besides that, the inability of authorities to limit service assistance / intervention from other parties in the ministry is also an obstacle in the implementation of programs that appear several service activities not in accordance with the rules one of which is the practice of ID cards as a means of service and campaign practices by the device Village . Facilities and infrastructure are often fussy and human resources that have not been able to handle it is the main reason for assessing public opinion-making services ID card is the service slower. For that a solution can be taken by the authorities UPTD Population and Civil Registration for the above problem is the spread of information via brochures, the establishment of a draft mapping of the division of tasks among institutions and computer training teknisional.