Penanganan perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan selatan ( analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum perambahan hutan)

Oleh :
Sadatin Misry - S33080901 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan belum mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan solusi upaya dalam penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, dengan bentuk penelitian diagnostik, yang bersifat deskriptif dengan konsep hukum yang ke-5 yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para prilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan guna mendapatkan data skunder dan data primer. Analisis data menggunakan metode kwalitatif interaktif. Setelah dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu: 1) Masih terjadi perbedaan persepsi diantara para penegak hukum (kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dalam menterjemahkan arti perambahan hutan, sehingga berpengaruh terhadap penegakan hukum, kewenangan Penyidik pegawai negeri sipil masih dibatasi. 2) Kualitas/profesionalisme aparat penegak hukum di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan masih rendah dan dari segi kwantitas/jumlah juga masih kurang. 3) Sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan masih sangat minim. 4) Kesadaran hukum masyarakat khususnya yang berada disekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan masih kurang, karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan rendahnya pengetahuan yang dimiliki. 5) Budaya masyarakat disekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sudah mulai bergeser kearah lebih modern disebabkan oleh kemajuan teknologi dan pembangunan sehingga kearifan lokal dan ketaatan untuk menjaga lingkungan hidup sudah mulai memudar. Upaya untuk menangani perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah dengan melakukan penegakan hukum secara preventif, pencegahan tanpa pidana dengan meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan, di iringi tindakan represif, penerapan hukum pidana dengan tahapan 1) koordinasi, 2) sosialisasi dan pendekatan emosional, 3) tindakan (action) 4) pembinaan/pengawasan terhadap perambah pasca tindakan 5) rehabilitasi lahan bekas perambahan. Sebagai saran yang disampaikan adalah pendekatan integral seperti keterpaduan antara kebijakan penanganan perambah dengan kebijakan pembangunan, pembenahan kualitas dan kwantitas aparat, pembenahan manajemen organisasi, serta peningkatan kerjasama dan bantuan teknis dalam rangka memperkuat penegakan hukum. Kata kunci : PENEGAKAN HUKUM, Perambahan Hutan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ABSTRACT This research had a purpose to know why the law enforcement against the deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park is not yet effective, and to give solution on the efforts to enforce the law against the deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park. This research was a non-doctrinal research, and the form of the research was diagnostic, which characteristic was descriptive using the fifth law concept, namely that law is the manifestation of the symbolic meanings of the social behavior, such as observable in the interaction among them. The data collection was through the field and library study to get primary and secondary data. The interactive-qualitative method was used to analyze the data. After the data were analyzed it was concluded that the law enforcements against the deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park are influenced by several factors namely: 1) There are perception divergences among law enforcement officers (forestry, police, prosecutor, and court) in translating the meaning of deforestation so that it affects the law enforcement, the authority of the civil servant investigators is still restricted. 2) The quality/professionalism of the law enforcement officers in Bukit Barisan Selatan National Park Center is still low, and the quantity/the number of the officers is also low. 3) The means and the infrastructures to support the law enforcement against the deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park are very limited. 4) There is a lack of law awareness in the community especially of those who live around the Bukit Barisan Selatan National Park; because they are affected by the factors of economy, social, and lack of knowledge. 5) The culture of the community around the Bukit Barisan Selatan National Park area is starting to shift towards modernity, which is caused by technological advance and development, so that the local wisdom and the fidelity to guard the environment are starting to fade. The efforts to overcome deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park are by implementing preventive law enforcement, to restrain without involving criminal punishment by eliminating the factors causing the deforestation, followed by repressive law enforcement with the following stages: 1) coordination, 2) socialization and emotional approach, 3) action, 4) control/fostering the deforestation actors/illegal loggers after the action, 5) deforested land rehabilitation. It is suggested that the integral approach such as the unity between the handling the illegal loggers policy and in development policy, the improvement of the officers quality and quantity, the improvement of organizational management, and the cooperation and technical help improvement to strengthen the law enforcement. Keywords: Law Enforcement, Deforestation, Bukit Barisan Selatan National Park