Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di kabupaten Karanganyar tahun 2001-2008

Oleh :
Aditya Pramulyawan - F1106015 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Skripsi ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karanganyar, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karanganyar serta klasifikasi kawasan ketimpangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil publikasi BPS yang mencakup: Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2001-2008, Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2001-2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan tahun 2001-2008, PDRB perkapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan tahun 2001-2008. Klasifikasi kecamatan dihitung menggunakan Tipologi Klassen, sedangkan untuk ketimpangan pendapatan dihitung menggunakan Indeks Williamson, kemudian Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil analisis dengan Tipologi Klassen menujukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Karanganyar kebanyakan masuk dalam daearah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal. Untuk hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson, di dapat bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten Karanganyar berkisar antara 0,89 sampai dengan 0,92 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar masuk dalam kawasan ketimpangan besar. Untuk hasil perhitungan dengan menggunakan Korelasi Pearson dapat diketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah tidak signifikan. Mengacu pada hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran kepada Pemerintah Daearah Kabupaten Karanganyar yaitu pertama, mengarahkan atau memprioritaskan perencanaan pembagunan bagi daerah yang relatif tertinggal dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan PDRB tanpa harus memperbesar ketimpangan pendapatan.