Inovasi pelayanan publik merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengangkat permasalahan rendahnya perubahan status perkawinan pasca perceraian, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah penerbitan akta cerai dengan jumlah perubahan status perkawinan di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi inovasi SELEDRI serta faktor penghambat implementasi inovasi SELEDRI dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa implementasi inovasi SELEDRI belum berjalan dengan baik, terutama pada indikator dimensi transmisi dan konsistensi dalam komunikasi dan staf dalam sumber daya. Kemudian, dalam pelaksanaannya memiliki tiga faktor penghambat yaitu adanya miskomunikasi antar pelaksana maupun dengan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan kurang masifnya sosialisasi.
