Efisiensi penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di kota Surakarta

Oleh :
Nana Rosita Sari - E1106155 - Fak. Hukum

ABSTRACT This research aims to find out how Territorial Guardian Police Unit (Satpol PP) of Surakarta City in handling vandalism action against public space in Surakarta City as well as to find out clearly whether or not there has been legislation about the vandalism can prevent the vandalism action against the public space in Surakarta city. In addition, in order to find out the procedure of handling the vandalism action against the public space in Surakarta City and to find out the vision and mission of Surakarta City’s Satpol PP whether or not it has supported the public space-vandalism action handling in Surakarta City. This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature and uses statutory the statutory approach as well as law theories. In this research, the writer employed the secondary data obtained from books, documents, legislation, reports, papers, theories, literatures, and other written sources relevant to the problem studied. Technique of collecting data employed was literary study. Technique of analyzing data used was deductive syllogism using grammatical and systematic interpretation method. Considering the research and analysis conducted, it can be found that the public space-vandalism action handling in Surakarta city by the Satpol PP has not been implemented well. It can be seen from the limited infrastructure supporting the operating activities including number of Satpol PP personnel, the lack of society’s participation and awareness of vandalism action, the Surakarta city’s area width that is less affordable by the Satpol PP. The legislation about the public-space vandalism action handling in Surakarta city has not functioned to give the wary effect for both the vandalism actor and other people. It is because there has not been regulation harmonization about the restriction of vandalism action and the punishment. The procedure of handling vandalism action against the public space in Surakarta City is also less efficient. It is because many components of Marx Weber’s ideal type of bureaucracy have not been met. The vision and mission of Satpol PP Office of Surakarta City has not supported the realization of public space-vandalism action handling in Surakarta city. Keywords: Vandalism Handling, Territorial Guardian Police Unit (Satpol PP) of Surakarta City, Legislation ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta serta untuk mengetahui secara jelas apakah peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Selain itu, untuk mengetahui prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta dan untuk mengetahui visi dan misi unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta apakah sudah mendukung dalam penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, makalah, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilhat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme, luasnya wilayah Kota Surakarta yang kurang terjangkau oleh Satpol PP. Peraturan perundang-undangan mengenai penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta pun juga belum berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun warga masyarakat lain. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya secara tegas peraturan mengenai larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya. Prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta pun juga kurang efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dari tipe ideal birokrasi dari Max Weber yang belum terpenuhi. Visi dan misi Kantor Satpol PP Kota Surakarta pun belum mendukung bagi terwujudnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Kata Kunci : Penindakan Vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Peraturan Perundang-Undangan.