Penyederhanaan partai politik di Indonesia tahun 1960

Oleh :
Arif Permana Putra - K4405007 - Fak. KIP

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Perkembangan partai politik di Indonesia sebelum penyederhanaan partai politik tahun 1960, (2) Penyederhanaan partai politik di Indonesia tahun 1960, (3) Pengaruh diberlakukannya penyederhanaan partai politik terhadap stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber surat kabar yang terbit pada tahun 1960-an, diantaranya adalah Koran Suara Rakyat, Suara Masyarakat, Suluh Indonesia, Harian Umum, Sin Min, Nasional dan Obor Rakyat. Buku-buku literature yang digunakan antara lain: ”Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965” dan ”Soekarno - Militer Dalam Demokrasi Terpimpin”, karangan Herbert Feith; “Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966”, karangan Yahya A. Muhaimin; dan “Politik Militer Indonesia 1945-1967”, karangan Ulf Sundhaussen. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan ketajaman dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian dengan melalui empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kehidupan partai masa demokrasi terpimpin berdasar pengalaman pada masa demokrasi parlementer terjadi ketidakstabilan politik karena adanya persaingan antara partai politik dalam meraih kekuasaan. Jumlah partai politik masa demokrasi terpimpin surut menjadi sepuluh yaitu: Partai Nasional Indonesia-PNI, Nahdlatul Ulama- NU, Partai Komunis Indonesia-PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia-Partindo, Partai Murba, Partai Sarekat Islam Indonesia-PSII, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia-IPKI, Partai Kristen Indonesia-Parkindo dan Persatuan Tarbiyah Islam-Perti. PKI menjadi salah satu partai besar dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintah setelah peristiwa G 30 S, (2) Dalam rangka menciptakan stabilitas politik masa demokrasi terpimpin pemerintah menyusun rencana penyederhanan partai politik, dengan Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 (tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian) dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 (tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai), (3) Dengan penyederhanaan partai politik, stabilitas terkesan semu, karena partisipasi kekuatan politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan politik, sehingga pembangunan ekonomi mengalami kemunduran dan mengakibatkan ambruknya sistem demokrasi terpimpin. ABSTRACT This research for describing: 1) the development of political party before simplification of political parties in Indonesia in 1960s, 2) simplification of political party in Indonesia in 1960s, 3) the effect of simplification of political party to the political stability in Indonesia. This research uses the historical method. Source data are newspapers which printed in 1960s, such as Koran Suara Rakyat, Suara Masyarakat, Suluh Indonesia, Harian Umum, Sin Min, Nasional and Obor Rakyat. Literary books also used, such as “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965” and “Soekarno – Militer Dalam Demokrasi Terpimpin”, (Herbert Feith); ”Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966”, (Yahya A. Muhaimin); and “Politik Militer Indonesia 1945-1967”, (Ulf Sundhaussen). Collecting data technique uses bibliography study. Analysis data uses technique of historical analysis which emphasis on the sharpness of the historical data processing. The analysis using 4 step of way, i.e.: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on the analysis, it can be concluded as 1) The life of party in the Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) based on the experience in Demokrasi Parlementer (Parliamentary Democracy) used to unstably politic because of competition between the parties to get the position or power in Government. The number of party decrease to 10 in demokrasi terpimpin, that is: Partai Nasional Indonesia-PNI (the Indonesian Nationalist Party), Nahdlatul Ulama-NU (the Orthodox Muslim Scholars), Partai Komunis Indonesia-PKI (the Indonesian Communist Party), Partai Katolik (the Catholic Party), Partai Indonesia-Partindo (the Indonesian Party), Partai Murba (the Murba Party), Partai Sarekat Islam Indonesia-PSII (the Islamic Association Party Indonesia), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia-IPKI (League of Upholders of Indonesian Independence), Partai Kristen Indonesia-Parkindo (the Indonesian Christian Party), and Persatuan Tarbiyah Islam-Perti (Islamic Educators Association). PKI became the only big party and was dismissed by the government after the G 30 S. 2) in order to make politic stability in demokrasi terpimpin Government arrange the simplification of political party, in Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 (about the parties qualification and simplification) and Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 (parties acknowledgement, scouting, and dismissal), 3) with the simplification of political party, the stability looks apparent because the participation of political power does not work regularly. The government focuses on political development, so that economic development decreased and caused the Guided Democracy system felt down.