Akibat Hukum Kontrak Bisnis Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Oleh :
Fadilla Mariska Putri - E0014139 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan kepastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu kontrak adalah batal demi hukum dan dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan. Adanya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disahkan, dibuatnya kontrak bisnis berbahasa asing bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum. Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Akibat Hukum, Kepastian Hukum