Pelanggaran dan kejahatan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di lihat dari perspektif civic education (studi kasus di SMK PGRI 4 Ngawi, Jawa Timur)

Oleh :
Lia Putikasari - K6404005 - Fak. KIP

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN di SMK PGRI 4 Ngawi Jawa Timur, (2) Bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN di SMK PGRI 4 Ngawi Jawa Timur bila dilihat dari perspektif civic education, (3) Cara mencegah pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN di SMK PGRI 4 Ngawi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan obyek penelitiannya adalah Wakil kepala sekolah, Guru, Karyawan, Mantan para siswa dan Orang tua mantan para siswa SMK PGRI 4 Ngawi Jawa Timur. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara secara mendalam untuk mengetahui jawaban yang lengkap dan mendalam ditambah dengan observasi langsung dan mencatat dokumen. Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN terjadi akibat standar kelulusan siswa yang tinggi alasan lain yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran hingga terjadinya kejahatan karena adanya kekhawatiran dari pihak sekolah bahwa nama baik sekolah yang bersangkutan akan turun jika banyak di antara siswanya yang tidak lulus, (2) Bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN di SMK PGRI 4 Ngawi Jawa Timur berupa Penggelapan Naskah Ujian Nasional, apabila dilihat dari perspektif civic education maka telah menyimpang dari kompetensi dasar dalam civic education yaitu pertama civic knowledge bahwa oknum-oknum yang melakukan tindakan kejahatan adalah oknum pejabat sekolah yang kedudukannya sebagai pendidik menunjukkan kurangnya pengertian mengenai pengetahuan kewarganegaraan seharusnya seorang pendidik memiliki atau membekali dirinya dengan pengetahuan kewarganegaraan, kedua civic dispositions tindakan yang dilakukan pendidik tersebut karena rendahnya pengertian arti nilai-nilai yang terkandung dalam civic education, misalnya tidak adanya kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan karena seharusnya pendidik mampu memberikan contoh, panutan, rujukan dan keteladanan yang baik bagi para peserta didiknya, ketiga civic skills yaitu seharusnya guru mampu berpartisipasi dalam menyukseskan anak didiknya dengan banyak mengadakan tanya jawab, diskusi tentang UN, (3) Cara mencegah pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan UN yaitu dengan membenahi mutu guru dan peserta didik, meninjau kembali alat ukurnya, membenahi teknik penyelenggaraan dan pengawasan, sangsi tegas kepada si pelanggar, tim-tim independen UN harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur dan bertanggung jawab. ABSTRACT The objective of research is to find out: (1) the occurrence of violation and criminal action in the national examination (UN) implementation in SMK PGRI 4 Ngawi East Java, (2) the form of violation and criminal action in the national examination (UN) implementation in SMK PGRI 4 Ngawi East Java, and (3) the way of coping with the violation and criminal action in the national examination (UN) implementation in SMK PGRI 4 Ngawi East Java. This research employed a descriptive qualitative method and the research objects were the vice Principal, Teachers, Employees, former students and former students’ parents in SMK PGRI 4 Ngawi East Java. Techniques of collecting data used were in-depth interview for finding out the complete and in-depth answer with direct observation and document recording. The conclusion obtained from the result of research shows that (1) the violation and criminal action in the national examination (UN) implementation is due to the students’ high passing standard, another reason underlying many violations leading to the criminal action is the school’s concern that the school’s reputation will decline if many students does not pass through the UN, (2) the form of criminal action in the national examination (UN) implementation in SMK PGRI 4 Ngawi East Java constitutes the National Examination text abuse viewed from the civic education perspective has violated the basic competence in civic education including firstly the civic knowledge that the persons committing the criminal action or the school officials whose occupation is as an educator showing the lack of understanding about the citizenship knowledge, he/she should have or equip him/herself with citizenship knowledge, secondly, the civic disposition, the action committed by the educator is because the lack of understanding of the meaning of values containing in the civic education, such as the absence of personally awareness of being responsible corresponding to the provision because the educator should give good exemplar, model, reference and precedent for his/her pupil, thirdly civil skills, the teacher should participate in make his/her students successful by debriefing and discussing about UN, (3) the ways of coping with the violation and criminal action in the implementation of UN include to improve the quality of teacher and students, to review the parameter, to improve the organization and supervision technique, to give firm sanction to the violator, the UN’s independent team really undertakes its task and function fairly and responsibly, to improve the examination system and standard minimum graduation, and to use the education mapping.