Abstrak
Analisis standar pelayanan minimal jalan untuk menyusunan program dan anggaran jalan di kota Salatiga
Oleh :
Junirispinuddin Serunting - S940908107 - Sekolah Pascasarjana
ABSTRAK
Pedoman standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan pernah ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Ada lima item
pelayanan dalam SPM meliputi aspek aksesibilitas (km/km2), aspek mobilitas (km/1.000
penduduk), keselamatan (kecelakaan/km/tahun), kondisi jalan (IRI atau RCI), dan kondisi
pelayanan (km/jam).
Tahapan penelitian meliputi analisis terhadap pencapaian SPM dari kelima aspek,
analisis kebutuhan anggaran untuk memenuhi SPM, analisis ketersediaan anggaran, dan analisis
alternatif prioritas anggaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPM jaringan jalan pada tahun 2008 mempunyai
indeks aksesibilitas = 8,535 sudah memenuhi persyaratan, indeks mobilitas = 2,901 sudah
memenuhi persyaratan, dan indeks kecelakaan = 0,687. SPM ruas jalan dari aspek kondisi jalan
berdasarkan lebar jalan, yang belum memenuhi persyaratan sebanyak 69 ruas sepanjang 89,340
km (73,69%), sedangkan yang sudah memenuhi persyaratan sebanyak 41 ruas sepanjang 31,90
km (26,31%). SPM ruas jalan dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI yang belum
memenuhi persyaratan sebanyak 1 ruas sepanjang 1,00 km (0,82%), sedangkan yang sudah
memenuhi persyaratan sebanyak 109 ruas sepanjang 120,24 km (99,81%). SPM ruas jalan dari
aspek pelayanan jalan semua ruas jalan sudah memenuhi persyaratan. Besarnya anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp. 9.266.108.212,68 untuk memenuhi lebar jalan dan Rp. 702.125.098,96
untuk memenuhi nilai RCI. Ketersediaan anggaran jalan Pemerintah Kota Salatiga ratarata
per
tahun dalam kurun waktu 2004 – 2008 sebesar Rp. 7.795.481.600,00. Sebanyak 69 ruas dengan
total panjang 89,34 km yang tidak memenuhi persyaratan SPM dengan prioritas penanganan
alternatif I akan dapat terselesaikan dalam waktu lima tahun, prioritas penanganan alternatif II
akan dapat terselesaikan dalam waktu dua puluh tiga tahun, prioritas penanganan alternatif III
akan dapat terselesaikan dalam waktu dua tahun.
Kata kunci: standar pelayanan minimal, anggaran, prioritas
ABSTRACT
Manual of minimum services standard (SPM) on road services has been decided by
ministry decision of human settlement and region infrastructure No. 534/KPTS/M/2001. There
are five item services in SPM included accessibility aspect (km/km2), mobility aspect (km/1,000
inhabitant), safety aspect (accident/km/year), road condition aspect (IRI or RCI), and road
services condition (km/hour).
This research consisted of the following phase that is analyzing to reach out SPM from
five aspects, analyzing of budgeting needed to fulfill SPM, analyzing of budgeting available,
and analyzing of budgeting alternative priority..
The research result indicates that SPM for road network in 2008 have an accessibility
index = 8.535 that has fulfill the rules, mobility index = 2.901 that has fulfill the rules, and
accident index = 0.687. The SPM of road piece from road condition aspect base on road width,
that has not fulfill the rules is 69 piece and 89.340 km length (73. 69%), and that has fulfill the
rules is 41piece and 31. 90 km length (26. 31%). The SPM of road piece from road condition
aspect base on RCI value that has not fulfill the rules is 1 piece and 1.00 km length (0.82%), and
that has fulfill the rules is 109 piece and 120.24 km length (99.81%). The SPM road piece from
road services aspect that all of road piece has fulfilled the rules. Budgeting that needed is Rp.
9,266,108,212.68 for road width fulfill and Rp. 702,125,098.96 for RCI value fulfill. The
available of road fund Salatiga city government in time frame 2004 – 2008 average per year is
Rp. 7,795,481,600.00. A lot of 69 piece and 89.34 km length that has not fulfill the rules of
SPM with priority budgeting of alternative I can finish in five years, priority budgeting of
alternative II can finish in twenty three years, and The priority budgeting of alternative III can
finish in two years.
Keywords: minimum service standard, fund, priority