Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota Surakarta

Oleh :
Ana Prihatiningsih - F0102012 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta beserta tingkat kemandiriannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2003-2008. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2003-2008 pendapatan Kota Surakarta terus meningkat, tetapi peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah belanja daerah (kecuali pada tahun 2004) sehingga pada akhirnya pada tahun 2008 terjadi defisit anggaran. Ini disebabkan karena prosentase peningkatan belanja lebih besar daripada prosentase peningkatan pendapatan daerah. Adapun jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini terlihat dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2003-2008, dengan rerata sebesar 15,56%. Perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta menunjukkan hasil rerata sebesar 20,52%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Surakarta memiliki pola hubungan instruktif, dimana ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta masih sangat rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Surakarta lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat. Selain itu Perusahaan Daerah (BUMD) hendaknya lebih profesional dalam malaksanakan tugasnya karena di sini BUMD berperan sebagai salah satu pemasok dana ke kas daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat mewujudkan eksistensi kemandirian daerah khususnya dalam bidang fiskal. Key words: DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah, Kemandirian Daerah. ABSTRACT One of measuring rod autonomous efficacy area is seenly its finance ability. So that pursuant to mentioned, this research aim to know the ability of area finance Town Surakarta along with its independence storeylevel.Analysis method used in this research is quantitative and descriptive analysis method. As for its analyzer DDF, DOF, Fiscal Capacities, Fiscal Requirement, Strive/Fiscal position, Ratio of Effectiveness PAD, Indicator of Performance of Iease and Area Retribution and also Ratio of Area Independence. Data used represent the data sekunder from related/relevant governmental institution, namely the Revenue Plan and Area Expense ( APBD) in range of time 2003-2008. Deriptive Analysis result indicate that from year 2003-2008 earnings of Town Surakarta increasing, but this improvement also accompanied with the make-up of the amount of area expense so that in the end in the year 2008 happened by the budget deficit. This is caused by the percentage of the make-up of bigger expense than percentage of the make-up of area earnings. As for if seen from quantitative analysis result , inferential that Town Surakarta not yet can monetaryly in defraying by self activity of governance management in its area. This seen from still lower of proportion PAD to TPD from year 2003-2008, with the average of equal to 15,56%. calculation of Ratio of independence of Town Surakarta show result of average of equal to 20,52%. The mentioned depict that Town Surakarta have the pattern of relation/link instruktif, where finansial to central government still very high. Pursuant to research result, in general can be said that ability of finance of area of Town Surakarta still very low ( not yet self-supporting) in order to autonomous execution area. Is for that expected by local government of Town Surakarta more optimal strive the intensification and ekstensifikasi of source of potential PAD, creating fascination and climate which codusifto foreign and also local investor to inculcate its capital so that economic growth rate of area and PDRB mount. Besides Area Company ( BUMD) shall be more be professional in its duty because here BUMD personating of fund to area cash. With the the efforts expected by Town Surakarta can realize the its special district independence in the field of fiscal Key Words: DDF, DOF, Fiscal Capacities, Fiscal Requirement, Fiscal Effort, Effectiveness Ratio, Indicator of Performance of Iease and Area Retribution, Area Independence