Evaluasi perubahan badan koordinasi keluarga berencana nasional menjadi kantor keluarga berencana di kabupaten Klaten

Radhianto, Septian Eko

Abstrak Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah BKKBN Kabupaten Klaten menjadi KKB Kabupaten Klaten. Secara spesifik untuk mengetahui bentuk organisasi, pendanaan (sumber dan alokasi), kepegawaian, program dan pelaksanaan program di kantor KB setelah perubahan terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yang di laksanakan di Kantor KB Kabupaten Klaten. Dengan teknik sampling bertujuan (purposif sampling), penulis mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal uji validitas data penulis menggunakan teknik trianggulasi data sehingga informasi dari nara sumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari nara sumber yang lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif. Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Perubahan Organisasi KB di Kabupaten Klaten dari semula yang berbentuk BKKBN dan berubah menjadi KKB menimbulkan dampak yang besar pada beberapa sektor. Pertama dari segi keorganisasian, kantor KB mengalami perubahan yang sangat mendasar yang dapat dilihat dari adanya perubahan struktur dan perampingan bentuk organisasi. Perubahan ini mengakibatkan adanya penumpukan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian. Kedua, dari segi pendanaan, kantor KB mengalami perubahan yang mana semula pendanaan ditopang oleh APBN dan APBD dengan porsi APBN yang lebih besar dan merupakan sumber utama untuk mencukupi kebutuhan program, tetapi sekarang dibalik posisinya. APBD menjadi sumber utama dan APBN hanya bersifat talangan saja yang semakin ke depan semakin dikurangi jumlahnya sehingga banyak sekali program KB yang dananya kurang karena porsi APBD yang dianggarkan untuk kegiatan KB masih sangat kecil dan tidak mencukupi untuk mengkover semua kegiatan/program KB akibatnya beberapa ditiadakan dan beberapa program tidak jalan. Ketiga, dari segi kepegawaian. Perubahan struktur kepegawaian Organisasi KB terlihat dari adanya reposisi pegawai dimana petugas KB yang ada di kecamatan-kecamatan dan desa-desa sekarang ditarik status kepegawaiannya dan dimasukkan ke dalam struktur kepegawaian Dinas Kesehatan sehingga saat ini untuk koordinasi jika akan melibatkan mereka dalam pelaksanaan program KB harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan. Keempat, adanya program baru yaitu tentang pemberdayaan perempuan yang dahulu masih ditangani oleh DKKS sekarang dilimpahkan ke kantor KB.