Strategi komunikasi politik partai politik pada pemilihan umum legislatif 2009 (Studi tentang penyikapan partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD)

Oleh :
Akhirul Aminulloh - S220908007 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Pemilihan umum legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak, sedikit banyak ikut berperan terhadap perubahan strategi komunikasi politik partai dalam kampanye menjelang pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu legislatif 2009, terutama penyikapan partai terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Penelitian ini dilaksanakan di DPW PKS Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis kualitatif. Adapun analisisnya adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-undang Pemilu karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak merubah sikap PKS. Sikap PKS berkaitan dengan strategi komunikasi politik tetap bercorak dakwah. Strategi pemenangan pemilu PKS dirumuskan dalam bentuk empat tahapan aksi; pertama, PKS mendengar; kedua, PKS mengajak; ketiga, PKS bicara; dan keempat, PKS menang. Dalam menjalankan keempat tahapan aksi tersebut, PKS menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Pada pemilu legislatif 2009, PKS menggunakan hampir semua media yang ada di Yogyakarta, baik media cetak maupun elektronik. Penggunaan media-media tersebut, didasari oleh hasil survei media untuk mengetahui rating dan segmentasi audiens media. Hal ini diperlukan guna menentukan skala prioritas pada beberapa media dan segmentasi khalayak yang menjadi sasaran komunikasi politik PKS. Peranan strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan suara partai. Hal ini, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya money politic yang dilakukan oleh partai-partai lain dan kebijakan populis pemerintah seperti penurunan BBM dan BLT yang lebih menguntungkan partai demokrat. Sehingga suara partai Demokrat naik 300% pada pemilu 2009 dibanding pada pemilu 2004. Sedang partai politik besar lainnya cenderung menurun perolehan suaranya dan hanya PKS yang relatif naik sedikit. (Kata Kunci: Komunikasi politik, Strategi, Partai politik, Media massa). ABSTRACT Legislative elections 2009 followed by many political parties which purported to intense competition among political parties in the struggle for the vote. All the strategies, tactics, and methods are used by all political parties to win the election. The decision of the Constitutional Court (MK) on a majority of votes, more or less contributed to the change of political communication strategies in the campaign ahead of party elections. This study aims to identify strategies of political communication of Prosperous Justice Party (PKS) on the 2009 legislative elections, especially the attitude towards the Law Number 10 Year 2008 concerning General Elections Member of DPR, DPRD, and the DPD. This research was conducted in Yogyakarta branch of the PKS. The research method used was descriptive qualitative. The analysis is a model of interactive analysis. The results of this study indicate that changes in election laws because of the decision of the Constitutional Court did not change the attitude of the PKS. PKS attitude of political communication strategies related to fixed-print propaganda. PKS election winning strategy formulated in the four stages of action: first, PKS heard, secondly, PKS invites; third, PKS talk; and fourth, PKS win. In carrying out the fourth stage of the action, the PKS using a strategy of political communication with the approach of interpersonal communication, public communication and mass communication. The decision of the Constitutional Court (MK), which sets the most votes in the establishment candidate, looks less influence on political communication strategies PKS. In legislative elections in 2009, the PKS uses almost all the media in Yogyakarta, both print and electronic media. The use of such media, based on the results of a survey to find out the rating and media segmentation of media audiences. This is necessary in order to determine the priority scale in some segments of the media and target audiences of political communication PKS. The role of political communication strategies applied to the PKS in 2009 impressed the legislative elections less significant impact on the party vote. This is, heavily influenced by various factors, such as the number of money politic is done by other parties and populist government policies such as reduction of fuel oil (BBM) and direct cash assistance (BLT), which is more profitable democrat party.. So the Democratic vote rose 300% in the general election in 2009 than in 2004 elections. Who are the other major political parties tend to decrease the acquisition of voice and only a relatively slight increase PKS. (Keywords: Political communication, Strategy, Political parties, Mass media).