Studi perbandingan hukum pengaturan jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure ( rule 120-127)

Oleh :
Faradita Friliya Rakasiwi - E1106026 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine RULES OF CRIMINAL PROCEDURE dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine RULES OF CRIMINAL PROCEDURE Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa antara KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure mempunyai kesamaan tujuan, yaitu sama-sama melindungi hak asasi manusia terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum agar tidak melanggar hak asasi manusia. Adapun Perbedaan antara KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan,jangka waktu yang terbatas untuk penangkapan atau penahanan, ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan perkara perdata pada perkara pidana, prosedur verstek, upaya hukum, perkara koneksitas, pengawasan pelaksanaan putusan, dan dalam upaya penyitaan menurut Philippine Rules of Criminal Procedure tidak berlaku. Kelebihan dan kelemahan jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure, Kelebihan KUHAP Dalam pelaksanaan upaya paksa menjamin agar upaya paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya tindakan abuse of power dari aparat penegak hukum. Adapun kelemahan KUHAP antara lain praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sedangkan Kelebihan Philippine Rules of Criminal Procedure Melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnyaapabila perenggutan paksa hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa itu sendiri. Adapun kelemahan Philippine Rules of Criminal Procedure proses penyitaan dan penggeledahan tidak diatur sebagai hal yang dapat dipraperadilankan.