“Pelaksanaan Self Assessment System oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali”

Oleh :
Jana Kumara - E.0005196 - Fak. Hukum

ABSTRAK Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar dalam APBN yang pada era reformasi ini pendapatan pajak menggeser pendapatan migas yang sebelum era reformasi selalu menjadi pokok pendapatan negara yang terbesar, maka dapat dilihat bahwa pajak merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia, sehingga dalam aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek-praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Self Assessment System khususnya terhadap pemungutan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali (KP3 Boyolali), hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan PPh Badan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga diharapkan rakyat tidak dirugikan oleh pemerintah. Undang-undang sebagai aturan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat bukan kehendak penguasa. Self Assessment System merupakan amanat dari UU No 28 Tahun 2007 Tentang Tatacara Perpajakan, penerapan Self Assessment System dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan sebagaimana pasal 23 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sepenuhnya Wajib Pajak Badan melakukan penghitungan sendiri atas pajaknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No 36 Tahun 2008 telah sesuai dengan tata cara pemungutan pajak yang dilakukakan oleh fiksus terhadap wajib pajak, dan diketemukannya hambatan-hambatan baik dari fiksus dan wajib pajak badan itu sendiri terhadap pelaksanaan self assessment system pada kantor pelayanan pajak pratama Boyolali ABSTRACT Taxation is the biggest of revenue state budget on reformation era taxation has replaced oil and gas revenue who had always been the largest revenue in the state budget before reform era, so can be seen that the tax is the most important factor in Indonesian state administration, so in that aspect of taxation for the forms and practices of management of a growing business, efforts must be taken to modify the existing legislative. The purpose of this research is to determined the implementation of income tax collections based on the Self Assessment System in particular to the corporate income tax collections at Tax Office Primary Boyolali (KP3 Boyolali), obstacles that arise on the implementation of corporate income tax and the steps taken to overcome these constraints. Based on the results of this research is that the tax levied by the government should be based on law and expect people not disadvantaged by the government. Self Assessment System is a mandate from The Procedure of Taxation Act 28 of 2007, implementation of Self Assessment System in the enforcement of income tax payments as article 23 of The Income Taxes Act 36 of 2008, taxpayer fully perform calculations of their own tax. The conclusion of this research is the implementation of collection of Income Tax Article 23 of The Income Taxes Act 36 of 2008 using the basic usefulness, legal certainty and justice with proportional rates. that Factors affecting the implementation Article 23 of Income Tax collection is a juridical and non-juridical factors. and the discovery of barriers both tax collectors and taxpayers body itself to the implementation of self-assessment system on the tax service office primary Boyolali