Manajemen program pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas (studi di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)

Oleh :
Paramita Eka Sijatri - D1108515 - Fak. ISIP

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PPLBK) di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Desa Jendi merupakan satu dari 18 desa di seluruh Indonesia yang terpilih menjadi lokasi uji coba Program PLPBK periode pertama. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan study dokumentasi (telaah dokumen) dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan teknik pengujian triangulasi data, yaitu triangulasi sumber. Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Program PLPBK meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan secara umum sudah dilaksanakan. Perencanaan yang dilakukan dalam Program PLPBK menggunakan pendekatan gabungan top down dan bottom up dimana masyarakat dan pemerintah sama-sama berperan aktif dalam perencanaan program. Pengorganisasian program PLPBK dibedakan dalam dua bentuk komunikasi yaitu garis koordinasi dan garis komando. Kolaborasi dalam Program PLPBK yang melibatkan berbagai elemen (stakeholders) baik dari Pemda maupun dinas-dinas terkait, kecamatan, perangkat desa, BKM dan jajarannya, kelompok peduli, investor, sampai dengan masyarakat, telah dilakukan sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain dapat saling bersinergi. Penggerakan dilakukan melalui dua cara yaitu pemberian motivasi dan penetapan strategi pelaksanaan. Upaya penggerakan paling utama adalah dengan adanya kepemimpinan informal yang diperankan oleh KSM selaku tangan panjang dari Tim Inti PLPBK. Pengawasan dilakukan secara kolektif oleh berbagai pihak antara lain masyarakat, pemerintah yang berwenang, konsultan atau fasilitator dan pengawas dari pihak luar. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan program PLPBK, sejak tahap persiapan, perencanaan partisipatif, pemasaran, pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PPLBK antara lain kesulitan menentukan waktu sosialisasi pada masyarakat, menentukan kawasan prioritas karena terlalu banyaknya masalah yang ada, kurangnya partisipasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara kolektif, kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah karena kesibukan personil masing-masing, kejenuhan masyarakat akan proses PLPBK yang dirasakan terlalu lama dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan MoU yang dibuat Pemerintah Daerah dan masyarakat. ABSTRACT Jendi Village is one of 18 villages across Indonesia chosen as a trial location for Community Based Neighbourhood Development Program (PLPBK) for the first period. The aim of this study is to know the management of the PLPBK program at Jendi Village. This research is a qualitative-descriptive study. Data was collected through observation, interviews and documentation study (document analysis) using sampling technique of purposive sampling. Data analysis was done through three phases namely data reduction, data display and conclusion or verification. The result of the study showed that the management of PLPBK program that include planning, organizing, actuating, and controlling generally has been implemented. Planning was done in the PLPBK program used a combined approach of top down and bottom up approach where communities and governments alike actively participate in planning program. Organizing of PLPBK was implemented in two forms of communication that are coordination and command line. Collaboration in PLPBK program that involves many elements (stakeholders), both from government and relevant agencies, district, village, BKM and staff, care groups, investors, up to the community, have done so between the parties with each other can be mutually synergy. Actuating was done through two ways that are providing motivation and determination of the implementation strategy. Most major mobilization effort is the existence of informal leadership played by KSM as the long hand of the Core Team PLPBK. Controlling was done collectively by various stakeholders including communities, government authorities, consultants or facilitators and supervisors from outside parties. Controlling was conducted in all phases of the activities of PLPBK program, from the preparation, participatory planning, marketing, construction phase, even to the maintenance of the development. Obstacles encountered in implementing the PLPBK program include the difficulties of finding an appropriate time for socialization activities to the community, determining the priority areas due to the wide-range of problems, lacking of collective participation in community of self-reliance agency (BKM), the lack of awareness of local government due to the business of the government personnel in touch with the program, apathetic of the community because of the long process of the PLPBK Program and central government policies that inconsistent with the MoU which created the Local Government and society Keywords: Management of Program, PLPBK Program